uu no 40 tahun 2008. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK. uu no 40 tahun 2008

NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Pelayaran memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. 1. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam penerapannya, aturan tersebut tentu saja. 9 Tahun 2014; No. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. UNDANG-UNDANG. 11 Tahun 2009 . Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 25. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. OJK LampiranUndang-undang (UU) No. " Dewan Pertimbangan Presiden a) Pasal 2 UU No. Undang-undang (UU) NO. Judul. 83, TLN No. Sejak UU No. Menurut Pasal 16 UU No. ASAS DAN TUJUAN 3. 2008/NO. 10 Tahun 2008. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 40 tahun 2007, LN No. 40, LN. METADATA PERATURAN. SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 40 TAHUN 2008 TANGGAL 31 JULI 2008 STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH. TB Simatupang No. 11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiMelihat kebutuhan dunia usaha dan pelaku usaha akan penerangan sekitar pelaksanaan dan dampak Undang-Undang No. 2009 No. 4919, LL SETNEG : 12 HLM. ABSTRAK: CATATAN:. 3. Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. presiden republik indonesia, Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. AD Premier 9th floor, Jl. com. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan. Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation. Download: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 PDF. AD Premier 9th floor, Jl. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) 28F UUD NRI Tahun 1945. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van. 2 Tahun 2008 seperti juga UU No. UU No. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. PEMERINTAH PUSAT. Berkaitan dengan pertanyaan di atas, kententuan-kententuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) tidak memperinci secara lebih jelas lagi mengenai ada atau tidak adanya suatu sanksi yang dapat dikenakan kepada suatu Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan sebelum berlakunya. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. Pd. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. Undang-undang (UU) NO. UU No 7 Tahun 2001;Uu No 28 Tahun 2002;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 UU No 26 Tahun 2007;UU No 28 Tahun 2009;UU No 11 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dicabut dan. Sejarah. Karya ini berada pada domain publik di. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. 44, LN. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan. By Humas FHUI. penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1. 4456, LL SETNEG : 24 HLM. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses. E. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 11. a. • Ketidakjelasan rumusanIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Undang-undang (UU) No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana; PP No. 9 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 29 Tahun 1990 (X). ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. TENTANG. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; UU No. 5. Mengingat : 1. Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2008/no. 43 Tahun 2007; UU No. 2008. Dan anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Pengertian asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 42,. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. UU No. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Toraja Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (UU/2008/10) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan terhadap. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. KETENTUAN PENUTUP. Selain itu, dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), setiap peserta yang dinilai mampu, seperti buruh, wajib membayar. UU No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 26. 40, LN. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp 100. Undang-undang. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. In the meantime there are 6 forms of discrimination in the Act No. UU. STATUS PERATURAN. NUMBER 40 OF 2008 ON ELIMINATION OF RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering : a. 13 Tahun 1964, UU No. Pasal 10C Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak. Mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat [1] jo. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. UU No. 2008/NO. 42,. Undang-undang (UU) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis undang-undang republik indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatanNOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemNOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 106, TLN NO. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2007 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 16 Agustus 2007. Analisis. Peraturan Pelaksana. Dicabut sebagian dengan : UU No. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). ASAS DAN TUJUAN 3. 3. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf. 1. Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta. Judul. bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis; b. Pasal II Cukup jelas. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan saya sebut “UPB”). 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. PERBANKAN SYARIAH . Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang inginUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH . Berdasarkan Undang-undang No. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE men­jelaskan pelaku kejatahan ras, “Setiap orang. UU NO 40 TAHUN 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS; UU NO 40 TAHUN 2008 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 01. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikUU No. Mencabut : UU No. UU No 40 Tahun 2007 (English Version) Januari 29, 2008 ~ Triyani. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berbeda-beda, mulai dari pidana penjara selama sebulan dua minggu hingga maksimal empat tahun. No. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. M Disusun Oleh : Ikhwanudin (130511605799) Kuncoro Alim S (130511605780) Puguh Budi S (130511605770) Yutdi (130511605783) UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK MESIN Oktober 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Jakarta: UI Press. Sembunyikan. 106 Tahun 2007, TLN No. Mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai (UU No. 28 Tahun 1990 (X) PP No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 170, tln. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,. Tipe Dokumen. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pasal 1 ayat (2): "Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan. Undang-undang (UU) NO. 2008/NO. Nomor. Dasar. 1.